• Mon. Oct 26th, 2020

JPAR Didesak Mundur, Tarek: Baca, Cermati dan Kaji Aturannya Baru Ngomong!

BySteven Supit

Jul 30, 2020
TERIMA: JPAR saat menerima surat rekom Partai Nasdem
TERIMA: JPAR saat menerima surat rekom Partai Nasdem
TERIMA: JPAR saat menerima surat rekom Partai Nasdem

MANADOLINK – Desakan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari FPDIP, Fanny Legoh agar Prof. Dr. Julyeta Paulina Amelia Runtuwene mengundurkan diri sebagai Rektor Unima berkaitan dengan ditetapkan sebagai Calon Walikota Manado dari Partai Nasdem dan Partai Solidaritas Indonesia dinilai kontradiktif dengan aturan.

F. Donald Marcell Tarek, salah satu tokoh Pemuda di Manado menyesalkan pernyataan dari legislator DPRD Provinsi Sulut Dapil Minahasa, Fanny Legoh. ’So pe banya ini aturan yang Pak Dewan Sulut yang terhormat ada cumu, mar rupa nda ada satu yang menyentuh substansi untuk mengundurkan diri baik sebagai rektor maupun ASN,” ujar Tarek saat berbincang dengan media ini malam tadi.

“Mari torang perhatikan satu-satu. Pertama Pak Dewan Yth menyentil UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dua pasal sekaligus, 119 dan 132. Setelah dicek, ternyata aturan itu menjelaskan tentang pengunduran diri Aparatur Sipil Negara khusus Pegawai Negeri Sipil jika ditetapkan dan atau mendaftar sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,” timpal pria yang dikenal dengan senyuman khasnya ini.
Lebih jauh dibedah Tarek, aturan yang dimaksud Legoh sudah kadaluarsa. ’Beliau menjelaskan PKPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Padahal untuk Pilkada 2020, KPU RI sudah mengeluarkan PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,” katanya.

Meskipun bagian pasal dan ayatnya tidak berubah, sama-sama pada pasal 42 ayat (4) huruf b, e, dan f serta bagian frasa/kalimat terakhir ayat 4 setelah huruf f. Bagian ini menjelaskan bahwa dalam berkas administrasi calon, harus menyertakan surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa, kemudian tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti, dan surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang diproses oleh pejabat yang berwenang. Bahkan dalam keterangan tambahan dokumen ini dapat diserahkan kepada KPU dalam kurun waktu 5 hari setelah ditetapkan sebagai calon.
Kemudian soal Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, khususnya Pasal 4, sambil tersenyum Tarek kemudian menunjukkan ekspresi tertawa saat menyentil ketentuan itu berlaku jika sudah ada Peserta Pilkada dalam hal ini Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado. khususnya pada masa kampanye. “Masakkan belum ada peserta pilkadanya aturan pengawasan netralitas sudah mau diberlakukan.
Terakhir soal PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. Pak Dewan yang terhormat mungkin perlu memperbanyak literasi tentang peraturan perundang-undangan terkait kepegawaian pasca diterbitkannya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kode etik dan kode perilaku ASN itu diatur sebagai bagian integral dari Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Jadi kalau rujukannya masih mengacu pada undang-undang yang berlaku sebelum dikeluarkannya UU Nomor 5/2014, sepanjang sudah diatur dengan ketentuan teknis yang baru tentu diistilahkan kadaluarsa,” paparnya.
Pernyataan yang dikemukakan oleh Aleg Provinsi itu dinilainya sangat memiriskan karena menggambarkan kualitas Aleg yang terhormat dalam penguasaan regulasi kepemiluan. “Mungkin ke depan Sekretariat DPRD Provinsi atau Bawaslu Provinsi perlu mengadakan peningkatan kapasitas penguasaan peraturan perundang-undangan Pilkada supaya para legislator yang notabene pembuat peraturan-peraturan di daerah bisa lebih mengerti,” kuncinya