• Mon. Oct 26th, 2020

Walikota Bahas Pengaktifan Rumah Ibadah Bersama 1200 Pemuka Agama

BySteven Supit

Jul 2, 2020
IMG-20200702-WA0004

MANADOLINK -Menindaklanjuti penetapan zona merah bagi Kota Manado oleh Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid19 pada aplikasi Bersatu Lawan Covid pasca dikeluarkannya Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 44 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman (AKB-M2PA), membuat Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 Kota Manado sekaligus Walikota, G.S. Vicky Lumentut merubah strategi pengendalian.

IMG-20200702-WA0002“Kita semua tentu gembira karena pada 23 Juni 2020 yang lalu Pak Gubernur sudah mengeluarkan Peraturan Gubernur Sulut Nomor 44 Tahun 2020 tentang AKB-M2PA. Tetapi rupanya Pergub ini tidak mencabut Pergub 8 Tahun 2020 tentang Optimalisasi Pencegahan Penyebaran (OPP) Covid19 di Sulut. Sehingga ketika Pemerintah Pusat melalui Gugus Tugas Nasional menetapkan Kota Manado berada pada zona risiko Merah dan penanganannya diserahkan ke daerah masing-masing.’ urai Walikota Lumentut.

Sebagai langkah antisipatif terkait perkembangan tersebut, Walikota G. S. Vicky Lumentut melakukan tatap muka secara virtual dengan 1200 pemuka agama di Kota Manado. Tatap muka virtual ini dilaksanakan bertahap dimulai Rabu, 1 Juli 2020 kemarin. Usai acara Manado Berdoa dan Deklarasi Manado Sembuh, meeting virtual diikuti sekitar 400 pemuka agama yang didominasi tokoh agama Kristen dan Katolik. Dijadwalkan hari ini akan dilanjutkan dengan tokoh agama Islam, Budha, Hindu, dan Konghuchu, dan diakhiri pada Jumat 3 Juli 2020.

IMG-20200702-WA0003Dalam sambutan awal sosialisasi Walikota G. S. Vicky Lumentut menjelaskan bahwa berkenan dengan permintaan-permintaan untuk kembali diaktifkannya rumah ibadah, dengan memperhatikan kondisi Kota Manado sementara berada di zona merah dengan angka yang tinggi, ia berharap agar tokoh agama dapat mencermati secara bijaksana untuk mengambil keputusan ketika sudah ada keinginan untuk kembali menyelenggarakan peribadatan di rumah ibadah. Walikota mengingatkan,’Yang pasti pengaktifan kembali kegiatan akan menjadikan rumah ibadah sebagai tempat berkerumun karena masyarakat kita dari apa yang saya alami sampai hari ini, kepatuhan, ketaatan, dan disiplin terhadap protokol kesehatan masih sangat rendah.’

Soal tanggung jawab terhadap risiko, suami dari Prof. Dr. Julyeta Paulina Amelia Runtuwene menjelaskan bahwa permintaan untuk pengaktifan kembali rumah ibadah membuat kedua belah pihak bertanggung jawab bersama, baik Walikota Manado selaku Ketua Gugus Tugas maupun para pemuka agama sebagai penanggung jawab rumah ibadah. “Kita tidak mau kota kita akan lebih banyak terpuruk karena penularan kemungkinan terjadi di mana ada kerumunan. Sebagai Ketua Gugus Tugas dan Walikota saya tidak akan memberikan ijin. Tetapi yang akan saya berikan adalah persyaratan yang akan disampaikan kepada seluruh pemimpin umat. Persyaratan ini merupakan rangkuman hasil diskusi antara gugus tugas dan para pemuka agama yang dilakukan pada Jumat 26 Juni 2020 dan Senin 28 Juni 2020. Kalau persyaratan terpenuhi, silahkan dimulai ibadahnya, dengan konsekuensi tanggung jawab bersama. Jangan sampai ada penularan baru, Walikota yang bertanggung jawab.’

Menariknya, sebagai Ketua Gugus Tugas di Kota Manado dan sebagai Walikota, mengakui dengan perkembangan Manado sebagai Zona Merah, dan Pergub 8/2020 tentang OPP Covid19, secara pribadi dirinya menegaskan belum boleh ada aktivitas di rumah ibadah. Itu sesuai aturan. ‘Kalau tanya ke saya, persyaratan zona merah, belum boleh. Tetapi kalau saya larang, nanti akan ada lagi yang mempolitisasi dan bicara : pasar saja dibuka masa tempat ibadah tidak boleh. Padahal di peraturan diatur begitu. Pasar rakyat memang diberi ruang untuk dibuka. Saya tidak mau terseret pada pemikiran bahwa Pemerintah tidak beri ruang untuk warganya beribadah. Para pengantar umat yang menjadi pimpinanlah yang memutuskan apakah rumah ibadah sudah dapat digunakan untuk beribadah atau belum sesuai dengan kriteria yang kami tetapkan.’