Soal THL Dinkes, JPKP: Walikota Jangan (hanya) Diam!
Berita Utama

Soal THL Dinkes, JPKP: Walikota Jangan (hanya) Diam!

GS. Vicky Lumentut
GS. Vicky Lumentut

MANADOLINK – Kerancuan surat edaran (SE) oknum Plt Kadis Kesehatan menyangkut Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkup Dinkes Manado mestinya disikapi serius dan sesegera mungkin oleh Dr. GS Vicky Lumentut, Sh, DEA.  “Walikota mestinya tanggap dan menyikapi dengan serius masalah (SE-red) ini. Karena hal tersebut menyangkut hukum administrasi dalam pemerintah kota,” kata Ketua Jaringan Pengawas Kinerja Pemerintah (JPKP) Kota Manado.

Lumempouw menilai, hal ini telah menyentuh soal kewibawaan walikota sebagai user. Karena tambah aktivis anti korupsi ini, sesuai aturannya, penempatan THL brrdasarkan SK walikota menyangkut THL. “Kalau demikian, mana ada SK walikota dapat dimentahkan dengan surat edaran seorang kadis, apalagi masih berstatus pelaksana tugas,” terang dia.

Belum lagi soal hukum perikatan secara keperdataan antara institusi Dinkes dan THL. “Surat perjanjian kerja antara dr. Norra Lumentut selaku kepala dinas dan THL adalah sah dan mengikat secara hukum. Mana bisa membatalkan sepihak perjanjian tersebut. Itu namanya cidera janji!” ketus Lumempouw.

Xaverius Runtuwene
Xaverius Runtuwene

Permasalahan disini banyak hal yang dilanggar. Itu sebabnya Walikota Manado harus bisa menseriusi hal ini.”Pak walikota harus menyikapi ini. Tolong dikaji kembali kualitas dan kapabelitas pejabat yang akan ditempatkan di SKPD. Cari pejabat harus melek pengetahuan hukum dan administrasi dalam pemerintahan. Karena ini menyangkut nama baik walikota,” ingat Lumempouw.

Demikian halnya Kepala BPKSDM Kota Manado, Xaverius Runtuwene telah menegaskan kalau secara administratif kepegawaian tidak dikenal adanya status tenaga sukarela. (*)