Dinilai Rancu, JPKP Minta Walikota Tinjau Kebijakan Oknum Plt Kadiskes
Berita Utama

Dinilai Rancu, JPKP Minta Walikota Tinjau Kebijakan Oknum Plt Kadiskes

RANCU: Surat Edaran yang dinilai rancu
RANCU: Surat Edaran yang dinilai rancu

MANADOLINK – Ketua Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Kota Manado, Hendra Lumempouw menilai, keluarnya surat edaran (SE), oknun Plt Kadis Kesehatan Kota Manado nomor 4338/D.02/Kes/XI/2019 tertanggal 30 November 2019 adalah rancu dan juga cacat secara hukum.

Masalahnya sebut Lumempouw, dalam surat tersebut membahas khusus Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkup Dinas Kesehatan Kota Manado. Dimana, terdapat item yang menyebut soal pebgalihan status THL yang akan dikamuflasekan nenjadi tenaga sukarela. “Dalam nomenklatur kepegawaian saat ini tidak ada tenaga sukarela, yang ada hanya THL atau PPPK,” jelas Lumempouw.

Edaran itu juga nilai Lumempouw bakal bertabrakan dengan SK walikota yang mengangkat THL pada dinas tersebut. “Sama saja mengangkangi SK walikota namanya. Saya mau tanya, secara hirarkinya mana lebih tinggi SK walikota atau edaran Plt kadis,” tanya Lumempouw.

Selain itu, Lumempouw menilai edaran tersebut secara administratif menyalahi aturan. “Kesalahan administratifnya adalah jabatan oknum yang menandatangani edaran tersebut adalah pelàksana tugas bukan kadis definitif. Kapan ya oknum Plt dilantik jadi definitif?” ujarnya dengan nada tanya.

Belum lagi hal tersebut bertentangan secara hukum dengan perjanjian kerja sejumlah THL di lingkup instansi tersebut. “Sejumlah THL memegang surat perjanjian kerja secara sah yang menyebut durasi setahun. Kalau ada edaran ini, tentu akan terjadi keputusan sepihak yang bertentangan dengab perikatan sebelumnya. Itu berarti bisa digugat secara perdata,” kata dia lagi sambil nenyatakan kesiapan nemfasilitasi gugatan perdata para THL yang merasa dirugikan.

Selanjutnya Lumempouw meminta agar walikota Dr. GS Vicky Lumentut, SH, DEA, segera menindaklanjuti hal tersebut sesuai koridor hukum dan tata administrasi pemerintahan.

BKPSDM Sebut tak Ada Tenaga Sukarela

Secara terpisah, Kepala BKPSDM, Xaverius Runtuwene menyebut kalau secara administratif kepegawaian apa yang tertera dalam edaran oknum Plt Kadis Kesehatan tidak dikenal istilah tenaga sukarela. “Yang ada hanyalah THL dan P3K,” jelas Runtuwene ketika dihubungi sore tadi.

Namun demikian, Runtuwene berjanji akan mempelajari edaran tersebut. “Saya akan mengkaji dulu isi suratnya ya. Tolong bersabar,” pinta Runtuwene.