Advertisement
Terkait Penganiayaan, Thaib : Beginilah Nasib Orang Tidak Mampu
Hukum

Terkait Penganiayaan, Thaib : Beginilah Nasib Orang Tidak Mampu

LAMBAT: Korban penganiayaan saat dirawat
LAMBAT: Korban penganiayaan saat dirawat

MINUTLINK – Ternyata bunyi isu yang beredar di desa Lumpias Kecamatan Dimembe Minahasa Utara ( Minut) bahwa semua bisa diatur dengan fulus (uang) diyakini “SAKTI” oleh masyarakat desa Lumpias ternyata terbukti. Isu ini beredar karena lamanya waktu penganiayaan secara bersama sama yang dilakukan dimuka umum oleh mantan hukum tua desa Lumpias RR alias Reki telah sampai saat ini masih berkeliaran bebas.

Menanggapi isu Sakti ini, tokoh masyarakat sosial kota Manado Ir Malik Thaib angkat bicara. Dikatakannya, suka atau tidak suka masyarakat kelas bawah harus menerima kenyataan bahwa hukum saat ini memihak kepada orang yang memilik fulus. Karena secara tidak langsung hak asasi mereka telah dikebiri dan inilah namanya “Hukum tajam kebawah dan tumpul keatas”. Maksudnya  adalah hukum akan sangat ditegakkan kepada masyarakat tingkat bawah yang notabene belum tentu melakukan kesalahan atau melakukan yang tidak begitu fatal dan membahayakan, namun hukum akan mudah di manipulasi dan di rekayasa oleh petinggi-petinggi maupun pejabat-pejabat atau orang ber-‘uang’ yang melakukan kesalahan fatal serta membahayakan masyarakat luas. Dijelaskannya, Indonesia merupakan negara hukum yang telah diperjelas dalam konstitusi Negara Indonesia sendiri yaitu dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3. Sebagai Negara hukum, tentunya dalam pelaksanaan kehidupan bernegara didasarkan pada asas-asas hukum yang sesuai dengan mekanisme hukum di Indonesia.

“Jika dibandingkan dengan Negara negara hukum lainnya,di Indonesia masih terbilang belum cukup baik khususnya Sulawesi Utara (Sulut). Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya angka kriminalitas di Indonesia, baik itu kriminalitas tingkat ringan, menengah maupun berat. Angka kriminalitas ini terus bertambah dikarenakan setiap tindak kriminal yang terjadi akan mendapatkan suatu hukuman yang kurang membuat jera bagi si pelaku, selain itu juga kurang nya profesionalitas dalam jajaran oknum penegak hukum”, jelas Thaib. Jika mengacuh dari hukum, harusnya kasus penganiayaan sudah ada penetapan tersangka dari Polres Minut. Dan jika belum ada penetapan tetapi sampai saat masih dalam tahapan penyelidikan, diduga Polres Minut ada main mata atau diduga telah diintervensi. “Diduga ya, dan kadang kadang ketika dianiaya, orang dari keluarga tidak mampu harus meninggal dulu, baru laporannya diusut sampai tuntas. Karena, jika tidak meninggal hasilnya ya seperti ini, seakan akan masih dalam penyelidikan. Menurut saya, Penegakkan hukum di Indonesia dalam hal ini Polres Minut sudah seharusnya lebih diper-tajam mengingat mulai banyaknya kasus-kasus yang membunuh hak asasi manusia kelas bawah”, katanya.
Sebagai masyarakat Indonesia khususnya Sulut, Thaib berharap inilah kesempatan bagi Kepala Polres Minut bapak AKBP Alfaris Pattiwael SIK MH untuk menunjukan keprofesionalisme tanpa pandang bulu, tanpa tebang pilih dan tanpa pilih kasih dalam membuktikan hukum itu. Selain itu, untuk menepis imets (Image) buruk Polres Minut, maka Kapolres harus berani membuktikan kepada masyrakat Minut khususnya desa Lumpias apakah Hukum itu tidak tajam kebawah dan tumpul keatas” tetapi Hukum itu ya diatas benar dan tidak diatas salah, tanpa harus takut di intervensi dari pihak manapun. Perlu diketahui kasus penganiayaan disertai pengeroyokan yang terjadi di Desa Lumpias Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara (Minut), yang terjadi Minggu (11/2/2018) telah dilimpahkan dari Polsek Dimembe ke Polres Minut tetapi sejak pelimpahan berkas laporan sampai berita ini diturunkan, belum ada perkembangan yang signifikan Polres Minut.,(*)