Advertisement
Berita Utama

Yakini Tabrak UU, Gerak Siap Gugat Bawaslu Sulut ke DKPP, PTUN dan Mabes Polri

Advertisement
Jimmy Robert Tindi
Jimmy Robert Tindi

MANADOLINK – Keyakinan organisasi Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak) Sulut, tentang adanya sinyalemen permainan dan kesalahan aturan perundangan dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kab/Kota se Sulawesi Utara, kian kuat. Atasnya, Direktur Gerak Sulut, Jimmy Tindi menyatakan tengah mempersiapkan draft gugatan yang bakal dilayangkan kepada DKPP dan PTUN.

Advertisement

“Saat ini kami sementara menyiapkan draft gugatannya,” tegas aktivis Sulut asal Kabupaten Kepulauan Talaud ini. Lebih jauh lagi diterangkan Tindi, pihaknya akan melampirkan sejumlah dugaan permasalahan yang nantinya diangkat dalam gugatan tersebut. “Semuanya akan kami tuangkan berdasarkan bukti-bukti yang ada dan akan dilampirkan,” ungkap dia.

Selain DKPP dan PTUN, Tindi menyentil bakal membawa masalah ini ke Mabes Polri. Dimana ditengarai telah terjadi abuse of power atau penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oknum di bawaslu Sulut. Sinyalemen adanya hubungan kekerabatan sangat dekat antara oknum komisioner Bawaslu propinsi dengan oknum tim seleksi. “Hal ini sudah jelas tidak dibenarkan dalam aturan. Karena bisa terjadi kolaborasi untuk meloloskan calon yang dikehendaki,” tutur Tindi mantap.

Tindi mencontohkan, surat keputusan DKPP nomor 275/DKPP-PKE-III/2014 tertanggal 10 September 2014, yang dikeluarkan untuk oknum panwaslu Kabupaten Kepulauan Talaud yang juga tengah mengikuti seleksi penjaringan panwaslu tahun ini. “Dalam surat yang dikeluarkan DKPP itu jelas menuliskan adanya pelanggaran kode etik sesuai aduan saudara Marvien Senaen. Dengan kata lain oknum penyelenggara pemilu ini sudah terbukti melakukan pelanggaran sehingga diberikan peringatan keras,” papar Tindi.

Dalam surat itu juga jelas dituliskan bahwa dengan merujuk pada pasal 112 ayat (12) UU nomor 15 tahun 2011, putusan DKPP bersifat final dan mengikat serta sesuai ketentuan pasal 8 ayat (4) huruf k, pasal 9 ayat (4) dan pasal 10 ayat (4) huruf k dan pasal 112 ayat (13) UU nomor 15 tahun 2011, dan dengan memenuhi ketentuan pasal 73 ayat (3) huruf b angka 12 UU nomor 15 tahun 2011, maka Bawaslu dan jajaran di bawahnya wajib melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan putusan tersebut. “Dengan hal ini sudah sangat jelas telah terjadi kelalaian dalam pengawasan yang dilakukan baik komisioner dan tim seleksi sehingga meloloskan oknum tersebut,” jelas dia.

Selain hal di atas, terdapat juga pelanggaran administratif yang harus dikenakan kepada oknum calon panwaslu tersebut, dimana oknum yang dimaksud melanggar aturan domisili yang menjadi prasyarat dalam proses seleksi calon panwaslu. “Bagaimana bisa oknum yang berdomisili di Kepulauan Talaud diloloskan mengikuti seleksi di Kota Manado dengan durasi domisili kurang dari tiga tahun. Ini sudah jelas terindikasikuat terjadi pelanggaran,” seru Tindi bernada tinggi.

Belum lagi Tindi membeberkan soal pelanggaran terhadap UU nomor 7 tahun 2017. Menurut dia, dengan dilembarnegarakan UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, sudah sepatutnya seleksi anggota panwaslu berubah menjadi seleksi anggota Bawaslu Kab/Kota. “Hal ini harus menunggu peraturan Bawaslu RI sebelum diumumkan. Karena jika diumumkan sudah pasti terjadi pelanggaran undang undang,” kunci dia. (hendra lumempouw)

Advertisement