Advertisement
Berita Utama

Gerak Nilai Seleksi Panwaslu Kab/Kota di Sulut Cacat Hukum

Advertisement
Jimmy Tindi
Jimmy Tindi

MANADOLINK – Direktur Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak) Sulut, Jimmy Tindi menilai proses seleksi calon anggota Panwaslu Kab/Kota se Sulawesi Utara mencederai aturan perundangan. Bahkan salah satu tokoh aktivis Sulut ini meminta agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, menganulir keputusan bawaslu Propinsi Sulut nomor 77/Bawaslu-Sulut/VIII/2017. “Ini harus disikapi oleh institusi penyelenggara pemilu tingkat pusat. Karena menyangkut kredibilitas pemilu,” terang Bang Jim, sapaan akrab pria berkulit legam ini.

Advertisement

Pelanggaran aturan menurut Tindi, adanya surat peringatan dengan kategori peringatan keras dari DKPP kepada beberapa peserta seleksi panwaslu kab/kota. “Itu menandakan adanya kesalahan serius saat oknum calon peserta bertugas menjadi penyelenggara pemilu sebelumnya,” ungkap dia. Anehnya, tim seleksi dan bahkan komisioner Bawaslu meloloskan oknum-oknum yang mendapatkan sanksi dari DKPP. Karena, ditegaskan dalam UU tersebut, Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada -asas sebagaimana dimaksud, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka;  g. proporsional; h. profesional; i. akuntabel; j. efektif; dan k. efisien.

Ditambahkan oleh dia, adanya kerancuan saat adminitrasi salah seorang perserta mendaftarkan diri sebagai panwaslu. “Sebelumnya oknum calon peserta adalah penyelenggara di daerah lain. Otomatis memiliki KTP daerah yang bersangkutan,” beber dia.

Namun ironisnya, yang bersangkutan kembali mendaftarkan diri di daerah lain. “Padahal salah satu bunyi persyaratannya adalah berdomisili minimal tiga tahun,” jelas dia.

Belum lagi tambah Tindi, isu mengenai kedekatan oknum komisioner dengan salah satu ketua tim seleksi kab/kota.

Selain hal itu, pelaksanaan UU nomor 7 tahun 2017 sudah diberlakukan sejak dilembarnegarakan. Dengan kata lain, ujar Tindi, proses seleksi harus tunduk pada aturan undang-undang yang baru. “Setelah disetujui Rapat Paripurna DPR-RI pada dua puluh satu Juli dinihari lalu, Presiden Joko Widodo pada lima belas Agustus lalu telah mengesahkan Undang-Undang Nomor (UU) 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). UU ini terdiri atas 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran. Maka prosesnya sudah harus dilakukan sesuai aturan undang-undang itu. Atau paling untuk menyikapi aturan yang baru, bawaslu provinsi harus menunggu peraturan Bawaslu RI, selanjutnya diumumkan prosesnya,” kunci Tindi. (hendra)

Advertisement