PEKAT-IB Sulut Pertanyakan Penanganan Kasus PD Pasar Rp. 6,8 M

Frangky Ngantung

Frangky Ngantung

MANADOLINK – Dugaan Kasus korupsi Rp 6,8 Miliar di PD Pasar Manado periode 2013-2014 adalah merupakan kasus korupsi terbesar yang pernah terjadi di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kota Manado yang hingga saat ini belum juga terungkap.

Jika diibaratkan dengan terpidana kasus korupsi, dua (2) tahun bukan waktu yang pendek bagi seorang terpidana dihukum atas perbuatannya. Banding dan Kasasi akan menjadi langkah hukum untuk mencari cara agar terpidana bisa lolos dari jeruji besi. Demikian dikatakan Ketua DPW PEKAT-IB Sulut Frangky Ngantung di kantornya, Senin (05/06).
” Bagaimana jika kasus korupsi miliaran rupiah di PD Pasar kota Manado periode 2013-2014 bisa bertahan 2 tahun lebih di Kejaksaan Negeri (Kejari) Manado? Apa yang ada dibenak dan pandangan masyarakat tentang kinerja Kejaksaan dalam penanganan kasus kasus korupsi jika kasus PD Pasar periode 2013-2014 yang sampai saat ini belum ada penetapan tersangka? Tentunya hanya satu jawabannya adalah “Buruk”, jelas Ngantung.
Lebih tegas lagi, Ngantung katakan “Buruk” adalah kata yang tepat untuk disematkan kepada Kejari Manado yang dikepalai Budi H. Panjaitan SH MH dan ini, jelas memalukan bagi institusi Kejaksaan.
” Karena, terhitung sejak Januari 2015 kasus korupsi PD Pasar kota Manado Periode 22 Mei 2013 s/d 23 Agustus 2014 (PD Pasar part dua) dibawah kepemimpinan Rufinus Arief Siswadi Didi SJafii alias DS berlabuh di Kejari Manado hingga naiknya kasus ini ke tahap penyidikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulut Teuku Muhammad Syahrizal SH, Juni 2016, juga belum membuahkan hasil,” papar dia.
Menurutnya, dua hal yang menjadi catatan buruknya kinerja Kejari Manado terhadap kasus PD Pasar kota Manado yang sampai saat ini belum ada penetapan tersangka. Pertama,  ketidakmampuan untuk mengungkap kasus korupsi yang bernilai miliaran rupiah di PD Pasar kota Manado part dua. Jika benar, tentu akan sangat miris dan memalukan bagi institusi. Kedua, dugaan adanya suap/gratifikasi terhadap kasus ini. Hal ini ditandai dengan adanya oknum penyidik kejaksaan yang secara sengaja sengaja dengan tidak mencatatnya ke dalam database online dengan maksud agar tidak mendapatkan pengawasan dari pusat. Jika memang benar, profesionalisme kejaksaan semakin diragukan.
Perlu diketahui, kasus korupsi ini merupakan hasil temuan dari tim Intel Kejari Manado yang waktu itu dipimpin langsung oleh Irfan Bilaleya SH saat menjabat Kepala Seksi Intelejen (Kasi Intel) Kejari Manado. Dalam temuannya, adanya dugaan korupsi yang merugikan negara sebesar 6,8 miliar yang dilakukan oleh mantan Dirut PD Pasar Kota Manado periode Mei 2013 sampai Agustus 2014 Didi Sjafii.
Dalam keterangannya, Irfan mengatakan penyelidikan yang dilakukan oleh tim intelejen kejari Manado selama kurang lebih 3 minggu ditemukan beberapa bukti dan saksi yang meyakini bahwa 100 persen Didi Sjafii terindikasi sebagai tersangka. Selain bukti dan saksi,  juga telah diperkuat dengan gelar perkara.
” Alat bukti yang kami temukan sudah jelas bahwa DS terindikasi tersangka, karena sesuai dengan temuan yang diperoleh tim kami yang didasarkan oleh dua alat bukti yakni saksi dan data yang menguatkan Didi telah terindikasi sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Tapi jumlah itu belum melalui proses kajian BPK,” tegas Irfan Bilaleya SH dalam siaran persnya Januari 2015 lalu.
Dari hasil rapat, kata Irfan menegaskan tim inti Kejari Manado memutuskan  berkas temuan dari tim intel harus dilimpahkan kepada Kepala Seksi Pidana Khusus(Kasi Pidsus) yang saat itu dijabat oleh Pingkan W.I Gerungan SH. Beralihnya berkas kasus korupsi part dua dari tim intel Kejari ke Kasi Pidsus menjadi petaka bagi institusi ini, karena sejak ditangani oleh Pingkan W.I Gerungan kasus ini jadi mangkrak bahkan diduga akan dihilangkan.
Dalam penulusuran media ini, akar permasalahan mangkraknya kasus PD pasar part dua disebabkan karena ketidakseriusan penanganan penyelidikan yang dilakukan oleh Kasi Pidsus saat itu Pingkan W.I Gerungan. Ketidakserisusan ini terbukti, dimana kasus ini sengaja tidak dicatatnya dalam database online. Praktis, kasus ini tidak terpantau oleh Kejati Sulut maupun Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia.
Dengan tidak terpantau oleh Kejaksaan Agung RI maka kemungkinan dugaan untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) semakin besar antara pelaku korupsi PD Pasar dan anggota kejari Manado.(*)

Comments are closed.