KPK Eksis Tolak Pelemahan!

ALEX MARWATA

ALEX MARWATA

JAKARTALINK – Tugas pemberantasan korupsi, haruslah dilakukan berbagai elemen masyarakat. Hal ini mengingat, bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak luas dan telah merusak sendi kehidupan. Dengan kondisi itu, tentu saja, amanah pemberantasan korupsi, tak bisa dipikul Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri.

“Masyarakat harus terlibat. Seluruh profesi di berbagai bidang, pun bisa berperan,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat berdiskusi dengan sejumlah tokoh, akademisi dan pegiat antikorupsi di Universitas Padjajaran, Bandung pada Senin (10/4).

Dalam diskusi itu, Alex menekankan. Karenanya, ia menegaskan, KPK selalu menolak segala bentuk pelemahan, yang salah satunya melalui revisi UU KPK oleh berbagai kalangan.

“Setiap ditanya apakah saya setuju revisi UU KPK, jawaban saya, setuju jika untuk tujuan memperkuat KPK dan tidak setuju jika melemahkan,” katanya.

Dalam diskusi itu, akademisi Universitas Padjajaran Komariah E. Sapardjaja menyampaikan hasil amatannya terhadap draf pasal-pasal Revisi UU KPK yang menurut dia justru melemahkan kewenangan pemberantasan korupsi. Apalagi, lanjutnya, jika tindak pidana korupsi dijadikan pidana umum biasa, bukan pidana khusus. Menurutnya, akan kacau balau bagi penegakan hukum.

“Sebaga lembaga penegak hukum satu-satunya yang masih dipercaya publik, KPK harus kuat karena korupsi itu kejahatan yang luar biasa merusak. Sekali lagi, tolak saja usulan revisi UU KPK,” ujar Komariah.

Senada dengan Komariah, akademisi Universitas Parahyangan Agustinus Pohan mengatakan kejahatan korupsi yang termasuk kejahatan luar biasa harus memerlukan pemberantasan dengan cara luar biasa pula. Nah, draf revisi UU KPK yang diajukan justru melemahkan kewenangan pemberantasan.

“Poin-poin usulan revisi UU KPK seolah-olah memberi kewenangan tambahan, contoh SP3 tapi kalau ditelaah lebih lanjut, itu malah mengurangi aspek kehati-hatian dan independensi, malah membuka peluang dikooptasi,” ujar Agus Pohan.

Diskusi publik yang bertema  “Menelusuri Peran dan Kinerja DPR Dalam Pemberantasan Korupsi” itu disiarkan secara teleconference di 24 Fakultas Hukum Perguruan Tinggi se-Indonesia. Melalui kegiatan ini publik sebagai the ultimate stake holder diajak untuk bersama-sama menilai dan mengevaluasi permasalahan revisi UU KPK.

 

(Humas)

Comments are closed.