Hukum

Korban PHK PT. MSM Segera Menggugat!

logo F-BUPELALIKUPANGLINK – Korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak manegemen PT Meares Soputan Mining (MSM) menyatakan kesiapan memperadilankan jika tidak diperkerjakan kembali.

Hal ini dikemukakan Korban PHK sepihak, Ericson Rondonuwu bersama kelima rekannya kepada manadolink.com akhir pekan lalu. Rondonuwu mengatakan kesiapan mereka untuk menggugat perusahan jika perusahan tidak mempekerjakan kembali para korban PHK. “Kami kecewa atas apa yang dilakukan perusahan terhadap dirinya dan teman-temannya. Menurutnya, aksi demo beberapa waktu lalu itu semata hanya menggelar berbagi sejuta bunga di desa Winuri ,” katanya.

Ditambahkannya, saat ini mereka lagi berkordinasi dengan Federasi BU-PELA Indonesia untuk menempuh jalur hukum jika keinginan mereka tidak di akomodir pihak perusahan.

“Saya berharap saya dan rekan yang di-PHK agar dipanggil kembali bekerja. Karena kami sudah bekerja untuk perusahan sudah lebih dari 10 tahun. Saya kena PHK karena ikut mogok kerja selama 2,5 hari, gaji kami juga ditahan.” Lanjutnya, Langkah-langkah hukum sementara Kami koordinasikan dengan lembaga bantuan hukum untuk mendapatkan hak pekerja Kami, sudah kami hubungi konsultan hukum Kami yang kebetulan juga sebagai DPP Ketua Bidang Konsolidasi Federasi Bu-Pela Indonesia,” jelas Rondonuwu.

Sementara itu, DPP Ketua Bidang Konsolidasi di Federasi BU-PELA Indonesia Jiffry VW Umboh SH ketika dihubungi redaksi manadolink.com menurutnya, pemutusan sepihak oleh perusahan tanpa mengirimi surat peringatan terlebih dahulu merupakan pelanggaran karena telah melanggar pasal 161 (1) Undang Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mengatur, “dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peruturan perusahan atau perjanjian kerja bersama dapat melakukan pemutusan hubungan kerja setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut”,

Lanjutnya, pemutusan hubungan kerja itu terjadi jika pekerja/buruh melakukan (3) hal. Pertama,  karena mengundurkan diri, kedua, pekerja/buruh itu meninggal dunia dan ketiga, pekerja/buruh melakukan pelanggaran keras. “Jadi tidak sembarangan melakukan PHK,”tutup Umboh.

Sementara itu, CSR PT MSM Jefry Warouw belum bisa dihubungi untuk dimintai keterangannya terkait dengan PHK bagi karyawan yang mengikuti aksi demo semana 2,5 hari dan penahanan gaji.(Hendra)