Advertisement
Berita Utama Manado Politik

DPRD Manado Paripurnakan Dua Raperda Baru

Advertisement

 

Advertisement

18221932_1885563961729655_2702905690574748410_n

 

Manado – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kota Manado kembali melaksanakan rapat paripurna untuk menetapkan dua rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (Perda), setelah dibahas selama empat bulan.

Wakil Ketua DPRD Kota Manado, Richard Henry Sualang mengatakan ada dua raperda yang ditetapkan menjadi Perda.

 

18301263_1885564605062924_4529866187558904391_n

 

“Dua Raperda yang ditetapkan menjadi Perda tersebut adalah tentang penempatan dan pengelolaan tenaga kerja daerah dan Penataan dan pengelolaan permukiman dan perumahan kumuh,” kata Sualang di Manado.

Sualang juga mengatakan bahwa penetapan kedua Perda tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri Wali Kota Manado Vicky Lumentut dan jajaran pemerintah kota.

 

18268088_1885563615063023_8781384056436740007_n
Menurut Ketua panitia khusus (Pansus) Raperda penataan dan pengelolaan permukiman dan perumahan kumuh, DPRD Manado, Stenly Tamo mengatakan penetapan dilakukan setelah fasilitasi ke biro hukum Sekretariat daerah provinsi, dimana ada berbagai masukan diberikan untuk penyempurnaan terutama penegasan Pansus yang berpegang pada UU 1/2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman.Karena itu, Tamo mengatakan Pemkot harus berani mengatasi 25 lokasi pemukiman kumuh di Manado, meskipun secara luasan hanya satu persen dari keseluruhan luas Manado tetapi bukan berarti harus didiamkan.”Pemerintah harus berani bertindak demi memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh warga Kota Manado, dengan menaati aturan tersebut, sehingga bisa mencegah pertambahan pemukiman kumuh,” katanya.
18222091_1885564318396286_5575730137011056874_n
Ketua Pansus pengelolaan dan penempatan tenaga kerja daerah, Markho Tampi, mengatakan pemerintah wajib melakukan verifikasi lanjut Perda, meskipun sudah ditetapkan sebagai produk hukum.”Misalnya pemerintah harus menjalankan salah satu produk aturan yakni UU 8/2016 tentang penyandang disabilitas, dimana pekerjaan mereka harus diperhatikan dengan benar,” katanya.
Dia menegaskan, pemerintah perlu mempekerjakan penyandang disabilitas sebanyak 21 persen dari jumlah karyawan yang ada, sebagai bentuk pemerataan dan keadilan sosial.
18199338_1885563881729663_168786273714058150_n
Setelah ditetapkan, kedua perda tersebut masuk lembar daerah dan akan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat di Kota Manado, terutama dunia usaha untuk dilaksanakan.
Selain itu juga, DPRD Kota Manado memberikan rekomendasi terhadap delapan urusan pemerintahan untuk laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) wali kota 2016 supaya pemerintah bisa memperbaiki bahkan meningkatkan kinerjanya pada di waktu-waktu mendatang.

Diantaranya, rekomendasi untuk urusan pendidikan, kesehatan, perumahan, perencanaan daerah, penataan kota, pemadam kebakaran, perhubungan dan kebersihan.

18221938_1885563588396359_8399782215619975648_n
Sementara Ketua panitia khusus LKPJ wali kota 2016 DPRD Manado, Royke Anter, merinci, rekomendasi yang diberikan tersebut antara lain, untuk badan perencanaan penelitian dan pengembangan (Bappelitbang) yang diminta agar setiap menyusun program kerja dalam rangka pembangunan harus lebi berinovasi dalam meningkatkan visi dan misi Manado.”Perencanaan Bappelitbang diharapkan bisa menjawab setiap masalah di Manado, juga harus bisa menyajikan data-data dengan benar,” katanya.
18199026_1885564985062886_1333697641360657837_n
Kemudian untuk urusan pendidikan, Anter mengatakan, pemerintah harus mempersiapkan ketersediaan sarana dan prasarana yang masih kurang seperti komputer, dan alat informasi serta masih kurangnya kepedulian masyarakat terhadap masalah pendidikan termsuk persoalan dana bantuan operasional dan beasiswa kurang mampu.Sedangkan untuk urusan kesehatan, kata Anter, masalah kekurangan gizi masih menjadi persoalan yang perlu diselesaikan, serta harus ada penguatan posyandu di Manado.”Untuk urusan perumahan, PU dengan keterbatasan tenaga teknis yang menangani berbagai masalah, harus mengoptimalkan yang ada, karena kurangnya SDM membuat koordinasi dengan instansi terkait kurang sehingga mutu kegiatan kurang baik juga tidak baiknya perencanaan sehingga output juga kurang,” katanya.
18199064_1885565091729542_3422005662830465158_n
Anter menambahkan rekomendasi lainnya untuk pemadam kebakaran yang belum memiliki pemeliharaan, untuk perhubungan diminta tegas menertibkan terminal bayangan dan dinas kebersihan diminta untuk meningkatkan sosialisasi dan memotivasi masyarakat untuk melakukan menjaga kebersihan.
Advertisement