Advertisement
Berita Utama Manado

Pekat-IB Siapkan Posko Pengaduan Kejanggalan Dana Bencana Manado

JANGGAL: Nasib sejumlah warga Manado korban banjir bandang 2014 tak kunjung mendapatkan bantuan pemerintah pusat yang dikelola pemerintah daerah, anehnya ada warga yang semestinya tidak layak untuk mendapatkan bantuan, justru menikmati bantuan tersebut. (FOTO:DOC)
JANGGAL: Nasib sejumlah warga Manado korban banjir bandang 2014 tak kunjung mendapatkan bantuan pemerintah pusat yang dikelola pemerintah daerah, anehnya ada warga yang semestinya tidak layak untuk mendapatkan bantuan, justru menikmati bantuan tersebut. (FOTO:DOC)

MANADOLINK – Kian maraknya pengaduan masyarakat Kota Manado berkaitan dengan penyaluran  dana banjir bandang 2014 lalu, mulai disikapi seriusi elemen masyarakat. Salah satu bentuk keseriusan itu, DPW Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (PEKAT-IB) Provinsi Sulawesi Utara, mendirikan posko layanan pengaduan kejanggalan penyaluran dana bencana Kota Manado.

Ketua DPW Pekat-IB Sulut, Ventje Rumambi, S.Sos menandaskan, sikap kepedulian ini adalah bentuk sumbangsih serta peran serta ormas yang dipimpinnya dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Karena menurut dia, masyarakat perlu dilibatkan dalam segala hal pada proses pembangunan di daerah. “Bentuk ini diambil berdasarkan banyaknya komplain warga akan kinerja pemerintah kota. Untuk itu organisasi kami memandang perlu untuk melakukan upaya pelurusan segala bentuk kejanggalan yang ada di pemerintahan,” tegas mantan birokrat  ini.

Lebih jauh papar pria yang dikenal sebagai pengusaha properti ini, protes warga selama ini seakan tidak didengar aparat penyelenggara pemerintahan yang mengatur soal penanggulangan korban banjir. “Jika memang dilakukan secara baik dan benar, tentu tidak akan mengundang protes warga,” urai Rumambi.

Bahkan Rumambi mengaku telah mengantongi bukti sejumlah kejanggalan yang ada di beberapa titik banjir yang tersebar di Kota Manado. “Sudah ada yang mengadu disertai bukti-bukti. Dengan begini kami berpikir untuk mengakomodir aspirasi warga dengan menindaklanjutinya ke BNPB serta aparat penegak hukum,” aku Rumambi mantap.

Menurut Rumambi, jika terdapat pelanggaran, baik secara adminsitratif ataupun mengandung unsur merugikan keuangan negara sebaiknya mendapatkan ganjaran. “Semuanya harus mendapatkan hukuman atas kesalahannya agar supaya menghasilkan efek jera, sehingga dikemudian hari kesalahan-kesalahan dapat diminimalisir,” kunci dia.

Seperti diketahui, sejumlah protes warga terjadi seperti penyegelan Kantor Lurah Dendengan Dalam, Manado, Sulawesi Utara disegel warga, Kamis (20/10/2016) pagi. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap proses penyaluran bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah rusak pascabencana tahun 2014 lalu. “Kami protes karena data penerimanya amburadul. Ada warga yang berhak dapat bantuan, justru tidak dapat,” ujar Humprey Titaley, perwakilan warga. Selain itu, kata dia, ada juga dugaan pemotongan bantuan yang disalurkan pemerintah. “Informasinya lurah yang memotong dana bantuan tersebut,” ungkapnya.

Belum lagi sejumlah protes warga yang dilayangkan saat reses sejumlah anggota dewan Manado. Menurut warga penyaluran dana bencana terkesan sangat janggal.

Namun anehnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih saja memberikan penghargaan kepada pengelola dana bantuan bencana Kota Manado berbandrol miliaran rupiah. (***)