Advertisement
Berita Utama Manado

Validasi Data Bantuan Korban Banjir Diragukan?

Advertisement
ANEH: Kondisi rumah korban banjir di Kelurahan Kairagi Weru, masuk dalam SK Walikota Manado sebagai penerima bantuan banjir namun tidak pernah diberitahukan proses pelaksanaan bantuan. (FOTO:manadolink)
ANEH: Kondisi rumah korban banjir di Kelurahan Kairagi Weru, masuk dalam SK Walikota Manado sebagai penerima bantuan banjir namun tidak pernah diberitahukan proses pelaksanaan bantuan. (FOTO:manadolink)

MANADOLINK – Janji Pemerintah Kota Manado untuk merealisasikan bantuan pemerintah pusat terhadap korban banjir Januari 2014 lalu, sangat disyukuri warga. Namun sayangnya, langkah mulia yang ditorehkan Walikota Manado, Dr GS Vicky Lumentut SH, DEA harus tercoreng dengan kabar yang menyebut proses validasi SK Walikota tentang warga penerima bantuan terkesan sarat kepentingan.

Advertisement

Sinyalemen ini dibuktikan dengan tidak transparannya petugas dalam melakukan validasi. Faktanya di lapangan, para fasilitator ini hanya mengandalkan informasi aparat kelurahan. Dampaknya, faktor like and dislike menjadi bagian proses validasi tersebut.

Seperti yang terjadi di salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Pal Dua. Sejumlah nama warga yang terdata sesuai SK Walikota kali lalu, tidak diberitahukan secara gamblang soal proses bantuan tersebut. Pemanggilan korban banjir sangat terkesan tebang pilih. Bukan itu saja, hingga memasuki tahap finalisasi saat ini, sejumlah warga penerima bantuan tidak mengetahui hal tersebut. Lebih parah lagi, tahapan finalisasi data dikabarkan dilakukan di salah satu kompleks pasar di bilangan Pal Dua. “Kami dipanggil di Pasar Segar, katanya sih proses pemberian bantuan banjir,” ungkap warga penerima bantuan banjir di salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Pal Dua. Anehnya, sejumlah warga yang terdata dikarenakan kerusakan fisik bangunan rumah, malah tidak pernah diberitahukan mengenai hal ini. banjir-2banjir6banjir7banjir9

Selain warga yang terdata dalam SK Walikota, petugas yang melakukan validasi tidak menyentuh warga yang rumahnya rusak akibat banjir lalu. Persoalannya, pemerintah memberikan waktu untuk mendata warga korban banjir yang tidak masuk dalam SK Walikota kali lalu. “Rumah kami mengalami kerusakan, tapi tidak pernah didata oleh petugas ataupun dari aparat kelurahan,” aku salah seorang ibu lansia yang mengaku berdomisili di Kompleks Perumahan Kairagi Weru. Sayangnya, hingga berita ini diturunkan pihak BPBD Kota Manado melalui, Fence Salindeho, ST, oknum PPK Tugas Pembantuan anggaran banjir belum dapat memberikan konfirmasi meski telah dihubungi. (***)

Advertisement