Advertisement
Advertisement
Berita Utama Hukum Manado

Disarankan Diusut, Kontraktor Pengadaan Kapal Pariwisata tak Miliki Galangan

Advertisement
DIMINTA USUT: Aparat kejaksaan diminta untuk segera mengusut kejanggalan proyek pengadaan kapal pariwisata di Disparbud Kota Manado. (FOTO: DOC)
DIMINTA USUT: Aparat kejaksaan diminta untuk segera mengusut kejanggalan proyek pengadaan kapal pariwisata di Disparbud Kota Manado. (FOTO: DOC)

MANADOLINK – Ditetapkannya CV Makmur Jaya Cngun, dengan Direktur Dedi M Y Lembong sebagai pemenang tender pengadaan 2 unit kapal pariwisata, mulai mengundang tanda tanya besar. Lihat saja, berdasarkan pengakuan Stella Hosang, SE, PPTK proyek berbandrol Rp 2,4 miliar itu, kedua unit kapal tersebut tersimpan di galangan kapal milik Pak Mufry, di Desa Arakkan, Kabupaten Minahasa Selatan. “Kapalnya saat ini ada di galangan kapal pak Mufry, di Arakkan,” kata Hosang saat menjawab via SMS semalam.

Advertisement

Dengan begitu, sangat jelas terlihat kekurangan perusahaan pemenang tender. Namun anehnya, panitia tender justru memenangkan perusahaan tersebut. “Mestinya saat tender dapat diketahui kekurangan dan kelebihan perusahaan yang mengikuti tender. Kalau sudah begini, pemenang tender terlihat seperti dipaksakan,” jelas Ronny J Kasalang, SH MH, salah satu pakar hukum di Sulawesi Utara.

Dalam proses tender, mestinya diseleksi dengan baik. Dimana perusahaan yang mengikuti tender harus memiliki kemampuan dasar dan kemampuan khusus kapal. “Termasuk di dalamnya kepemilikkan galangan kapal,” tukas dia.

Jika perusahaan yang dimenangkan tidak memiliki kemampuan, atau dengan kata lain hanya memenuhi kemampuan yang disyaratkan tanpa memiliki sendiri persyaratan tersebut, akan berdampak buruk bagi hasil kemudian hari. “Dampaknya adalah keterlambatan atau bisa juga kesalahan hingga mengakibatkan kerugian keuangan,” jelas lulusan magister hukum ini.

Dicontohkannya, sangat mustahil jika seorang tukang kayu diberikan pekerjaan untuk membuat talud akan selesai tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi. Karena menurut Kasalang, dilihat dari sisi peralatan, tukang kayu pasti tidak memiliki alat seperti tukang beton. Apalagi, tambahnya, dilihat dari faktor kemampuan. “Pasti tukang kayu akan lama mengerjakan talud, karena yang dimengertinya hanya pekerjaan kayu saja,” papar Kasalang mengilustrasikan masalah.

Untuk itu, saran praktisi hukum ini, sebaiknya pihak berwenang, dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan sebagai penyidik dapat mengusut perkara ini. Dimana pengusutannya dimulai sejak awal tender dilaksanakan. “Sangat tidak mungkin panitia dapat menetapkan pemenang, jika perusahaan dinilai tidak memenuhi persyaratan,” tegas dia. (ira)

Advertisement