Berita Utama

DPRD : Pemkot Tak Harus Tunggu Audit BPK

Ketua DPRD Kota Manado Noortje Van Bone (foto : istimewa)
Ketua DPRD Kota Manado Noortje Van Bone (foto : istimewa)

MANADOLINK – setelah berkonsultasi dengan Kemendagri akhir pekan kemarin, sejumlah anggota DPRD Manado telah memiliki “modal kuat” untuk berargumen dengan eksekutif terkait keputusan KPU Manado tentang pelaksanaan Pilwako Manado 17 Februari mendatang.
Yang di konsultasikan DPRD Kota Manado di Kemendagri, yakni Permendagri No. 44 thn 2015 tentang pengelolaan dana Kegitaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota khususnya Bab 5 Pasal 14 ayat 3, kemudian penyampaian laporan penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan sebagaiman dimaksud pada Ayat 1 (Pilgub) dan ayat 2 (Pilwako).
“disitu jelas disebutkan, bahwa penggunaan belanja hibah itu dilaporkan atau dilakukan paling lambat 3 bulan setelah berakhir seluruh tahapan kegiatan pemilihan. Dengan dasar ini berarti Pemkot tak harus menunggu audit BPK lagi untuk melakukan pergeseran. Dan itulah inti dari hasil konsultasi kami di Kemendagri” tutup Van Bone. (rop)