Dugaan Korup di BPJN XI Sulut, LSM Bolmong Tantang Polda-Kejati!

AMBURADUL: Pekerjaan paket proyek di BPJN terkesan asal jadi. Salah satunya pekerjaan jalan di salah satu lokasi di Bolmong Raya. (FOTO: arthur/manadolink)

AMBURADUL: Pekerjaan paket proyek di BPJN terkesan asal jadi. Salah satunya pekerjaan jalan di salah satu lokasi di Bolmong Raya. (FOTO: arthur/manadolink)

BOLMONGLINK – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Balangket, Dolfi Paat menantang pihak kepolisian (Polda) dan kejaksaan (Kejati) Sulut untuk mengungkap sejumlah dugaan korupsi di Balai Pembangunan Jalan dan Jembatan Nasional Wilayah XI Sulawesi Utara sampai di kursi ‘pesakitan’.

Setelah berkali-kali menyatakan protes atas buruknya infrastruktur jalan nasional di sejumlah wilayah di Bolmong Raya, akhirnya LSM bereaksi keras dengan menantang aparat penegak hukum dengan meminta mengusut tuntas setiap proyek jalan nasional yang diduga bermasalah.

Menurut Paat, korupsi seolah membudaya dalam kehidupan politik dan pemerintah. Kasus korupsi bermunculan dari berbagai level pemerintahan dan terjadi di berbagai institusi manapun termasuk di dalamnya PU BPJN. Semisal, acapkali para pemilik kekuasaan memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri. Mendengar kata korupsi memang sudah menjadi budaya dari pemerintah pusat sampai ke daerah-daerah, yang telah menjamur tumbuhnya korupsi.

Disadarinya, para pemangku kepentingak menjadikan proyek sebagai lahan bisnis dengan landasan pembentukan kebijakan sehingga mengarah ke kantong-kantong tertentu. Berkaca dari pil pahit yang dilontarkan masyarakat, Paat menuturkan, perilaku memperkaya diri di balai jalan wilayah XI itu disinyalir dijadikan “arisan” para PPK dan Kasatker bersama tim PHO. Tak heran jika kasus tersebut menjadi lahan bisnis pihak-pihak tertentu. “Jujur saja, kami sebagai masyarakat Totabuan siap menantang kepolisian dan kejaksaan,” Tutur Paat.

Paat menduga, memperkaya diri memang sudah menjadi budaya di balai jalan nasional itu. Ini menjadi pekerjaan rumah Kejati dan Kapolda Sulut. Hukum bukanlah alat obat bius yang bisa menjadikan seseorang terpojok, akan tetapi hukum merupakan pukulan aturan membenarkan yang benar, dan menyalahkan bagi yang salah. “Lihat saja proyek jalan nasional di Bolmong Raya tidak pernah tersentuh hukum. Sudah enam Kapolda di Sulut, Kepala Balai Ir Fredrik Wenur, tidak pernah diperiksa. Begitu juga PPK dan kontraktor pelaksana proyek  tidak ada satupun sampai dimejahijaukan?” tanya dia.

Banyak kalangan menilai, “kekuasaan yang kuat cenderung korup”, telah banyak terjadi di lingkaran kekuasaan dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai aktor pembuat komitmen, dan pelaksana kebijakan. Anehnya, kebijakan tersebut (APBN, red) terkadang berdiri diatas kepentingan prakmatis guna pundi-pundi agar terisi.

Sosok LSM ini memang dikenal benci akan korupsi. Hukum tidak mengenal siapa dia. Siapa yang berbuat salah, tentu disalahkan, begitu juga sebaliknya, yang benar dibenarkan. Makanya, kedua kata itu tidak pernah terpisahkan, mestinya berupaya berbuat baik bagi diri sendiri dan memberikan yang terbaik pula untuk daerah, bukan berprilaku yang dengan menjerumuskan diri sendiri. “Jika kasus itu tidak diseriusi, nantinya penyakit korupsi bukannya mengurang tapi akan bermunculan pemain-pemain baru dengan segudang kebijakan untuk memenuhi ATM. Pihak kepolisian dan kejaksaan terkadang menyelimuti persoalan ini. Kami bukannya mau mencari masalah tapi marilah kita sama-sama menggantung para koruptor sampai di pengadilan,” pungkasnya lagi.

Ketua LSM Balangket ini menyayangkan nasib PPK yang dinilainya tinggal menghitung hari. “Bagimana proyek mo bagus sementara dugaan berkembang para PPK, Kasatker, Konsultan, dan Kepala Balai BPJN, telah mempunyai berbagai fasilitas rumah, tanah, dan kendaraan dalam waktu singkat? Brapa soh dorang pe gaji pe bulannya kong sama deng ja sulap bagitu. Jadi torang siap tantang polda dan kejaksaan agar mengusut tuntas persoalan ini dan kalo nyanda akan kami menhadap langsung KPK supaya diambil alih kasus itu,” tegas Paat berdialeg Manado.

Paat menambahkan, tak sulit untuk membuktikan balai jalan nasional itu sarangnya korup? Adapun nama-nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang sering didengarnya masing-masing berinisial JL, KD, DP, JP, OM, DU, AL, dan masih banyak lagi termasuk konsultan dan rekanan. Sama halnya Kasatker SL dan yang biasa disapa “Fretly”, kok masih saja diberikan jabatan yang sama. “Aneh bin ajaib, para PPK yang tadinya sempat bermasalah di ruas jalan nasional wilayah Kaya – Maelang, Maelang – Boroko, Boroko – Atingola, itu hanya dipindahkan wilayah tugas sementara yang lainnya juga bertukar bersamaan dengan Kasatker wilayah 1 dan 11. Kalau hanya sebatas pindah wilayah tugas kemudian dugaan penyimpangannya tidak ditindaki tetap akan terjadi hal yang sama meski di wilayah yang berbeda,” cetusnya lagi.

“Mari kita sama-sama turun ke lapangan dan membuktikan ada tidaknya kerugian Negara di hampir seluruh ruas jalan milik BPJN wilayah XI itu. Mulai dari Kapitu – Sinisir, Worotican – Sapa, Sapa – Kaya, Kaya – Maelang, Maelang – Sangkup, Sangkup – Boroko, Boro – Atingola, Poopo – Sinisir, dan Molibagu – Nuangan. Kalopun tidak terbukti ada kerugian negara di sana, kami siap bertanggung jawab sampai di ranah hukum,” pungkas Ketua LSM ini.

Senada juga disapaikan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Garda Tipikor Sulut Damer Tamila, bahwa dugaan korupsi di BPJN wilayah XI itu sangat-sangat kental dan tersusun rapih. sehingga sulit dihadiahi pasal tindak pidana tipikor. “Saya heran, sampai saat ini tak satupun kontraktor, PPK dan Kasatker dipriksa. Kasihan juga kepada Kepala BPJN Ir Fredrik Wenur nantinya yang akan memertanggung jawabkan semua ini, padahal dirinya hanya menerima laporan dari kontraktor dan PPK-nya,” kata Tamila.

Saat bersua, Tamila menjelaskan memang merinding jika berbicara tentang tugas dari lembaga kejaksaan dan kepolisian di daerah, apalagi silih bergantinya Kapolda Sulut di daerah nyiur melambai tak satupun kontraktor, PPK dan Kasatker sampai di kursi pesakitan. “Tak heran kalau masyarakat alergi terhadap kejaksaan dan kepolisian dalam penanganan berbagai perkara korupsi di Sulut, apakah memang tidak punya kemampuan ataukah sengaja menutup mata guna pundi-pundi agar terisi? Kami tidak akan diam dan kami siap menantang Polda dan Kejati lantaran rentetan persoalan dugaan korupsi pada proyek milik Balai Jalan PU tidak pernah tuntas,” tantang Tamila.

Tamila mengimbau kepada kepala balai PU BPJN segera mengambil langkah memanggil semua pelaksana proyek (kontraktor) dan PPK untuk mempertanggung jawabkan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. “Kalau pak Wenur tidak secepatnya menyelesaikan semua proyek yang terindikasi bermasalah tidak menutup kemungkinan kepala balai dapat menjadi tumbal selaku pengguna anggaran,” tutup Tamila.

PPK – Kasatker BPJN Wilayah XI Sulut berulang kali dikonfirmasi tidak berada di kantor. “Sudah ada janjian dengan bos? Yah, kalau belum ada janjian mungkin sulit ketemu lantaran mereka jarang di kantor. Kadang berangkat ke Jakarta dan kadang juga kunjungi lokasi proyek. Maaf pak wartawan, tidak bisa masuk ke dalam kantor kalau tidak ada janjian karena kami akan dimarahi, tolong dimengerti tugas kami ini,” ungkap petugas piket.

Ditempat terpisah, Kasie Penkum dan Humas kantor Kejaksaan Tinggi Sulut Steven Kamea SH membenarkan kalau dugaan kasus milik Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah XI Sulut, telah sampai di lembaganya. Hanya saja, seperti apa laporan tersebut pihaknya masih akan mempelajarinya dulu kemudian turun lapangan. “Sebagian laporan BPJN sudah kami kantongi, tapi belum bisa kami lakukan pemanggilan karena akan dipelajari dulu apakah ada kerugian negara di sana atau tidak. Apabila ada kerugian negara dan indikasi memperkaya diri kami tidak segan-segan untuk lakukan pemanggilan kepada kontraktor, PPK, Kasatker, dan ataupu kepala balainya, guna dimintai keterangan,” ujar Kamea. (*)

 

Peliput: Arthur Mumu

Editor: Steven Supit

Subscribe to Comments RSS Feed in this post

One Response

  1. Mana taringmu? buktikan bro!!!!!!