Kejati Serahkan Kasus BPBD ke Kejari Tomohon

Kasus BPBD Tomohon, kini ditangani personil di kantor ini

TOMOHONLINK,- Penanganan perkara hukum di Sulawesi Utara masih saja berdiri diatas kebijakan guna pundi-pundi agar terisi, meski laporan dugaan korupsi yang mendarat di meja korps baju coklat tak pernah berhenti. Wakil Kepala Kantor Kejaksaan Tinggi Sulut Mohammad Anwar SH, membeber soal kasus proyek milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Tomohon tahun anggaran 2010-2011 tidak sesuai spesifikasi.

 

Menilik kerugian keuangan negara dari rentetan perkara pidana, khususnya kasus korupsi di daerah ini, mencapai lebih dari Rp 200 miliar, selama kurun waktu tahun 2010-2012. Jika didomonasi kasus korupsi dengan kerugian keuangan negara oleh kontraktor pelaksana proyek bisa mencapai Rp 50 miliar. Semisal, proyek bencana alam berpola hibah untuk Rehabilitasi Pembangunan Jaringan Irigasi dan Saluran Pembuang di kota Tomohon.

 

Informasi diperoleh manadolink, pihak kejaksaan tinggi telah menyerahkan itu ke Kejari Tomohon. Kasus proyek rehabilitasi dan rekonstruksi saluran pembuang barat Kayawu berbandrol 700 juta, saluran pembuang utara Kinilow 600 juta, kemudian 700 juta saluran drainase perkotaan di Kakaskasen, normalisasi jaringan irigasi Ranowangko- irigasi Kakaskasen- irigasi Sarulutu-Aer Dingin dan Aga, dengan nilai kontrak 2 miliar lebih. “Dalam pengerjaan irigasi bencana fisik dan pemasangan batu ditemukan kurang memenuhi volume dalam kontrak, sehingga empat oknum kontraktor dijadikan tersangka di Kejati Sulut.

 

Atas kajian serta penyidikan corps baju coklat pada kasus di Tomohon pihak Kejati melakukan conferensi pers di kantor Kejaksaan Tinggi Sulut awal tahun 2013. Dalam jumpa pers Wakajati Sulut Mohammad Anwar SH, membeber masalah proyek penanggulangan bencana itu kepada wartawan dan akan ditindak sesuai hukum. “Proyek penanggulangan bencana di Tomohon itu sudah ada tersangkanya mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kontraktor pelaksana akan kami panggil,” beber Wakajati ini.

 

Kasus korupsi ini menguat, telah empat (4) kontraktor dijadikan tersangka oleh pihak Kejati Sulut, terus kok bisa perkaranya diserahkan ke kantor Kejaksaan Negeri Tomohon? Kemudian soal pundi-pundi agar terisi dibantah Wajati. “Memang torang yang tangani itu perkara penanggulangan bencana di sana, mar samua dilengkapi dengan surat perintah (sprint) No; 696/R.1/fd-1/11/2012, tanggal 2 November 2012, dan kasus itu telah kami serahkan ke Kejaksaan Negeri Tomohon karena ada hal-hal yang harus dilengkapi di sana. Mar kalo ada issu negative for torang pe pundi-pundi di sini itu nda butul,” ungkap Kasi Penkum dan Humas Kejati Steven Kamea berdialeg Manado.

 

Saat ditanya siapa-siapa yang menjadi tersangka dalam kasus di kota bunga medio 2010-2011, ruas wajah Kamea terlihat berubah. “Kontraktor yang mengerjakan proyek rehabilitasi dan rekonstruksi pada badan penanggulangan bencana di Tomohon itu empat rekanan telah menjadi tersangka, masing-masing berinisial HR, PM, JM, dan JP. (Arthur Mumu)

 

Comments are closed.