Advertisement
Berita Utama Minut

Temuan Rp 8 Miliar di Pemkab Minut Mulai Ditindaklanjuti

TGR: Banyak diantara mereka yang harus menjalankan TGR karena kesalahan dan kelalaian, dan atau kesegajaan

MINUTLINK – Temuan penyalahgunaan administrasi oleh BPK Temuan BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) tentang Tunggakan Ganti Rugi (TGR) terhadap beberapa oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Pemkab Minut), dibenarkan oleh Kepala Inspektorat Friets Sigar SH.
Menurut Sigar, TGR itu bukan hanya di tahun 2012 saja. “Sembilan tahun lamanya (sejak 2004) sudah ada tunggakan yang wajib di kembalikan dengan total Rp. 8. 000. 000. 000 (delapan miliar Rupiah)”,ungkap mantan Kaban BKDD Minut itu.
Friet Sigar juga membenarkan kalau sampai saat ini ada saja PNS yang berniat baik dan berupaya mengembalikan TGR tersebut dengan jalan mengangsur (cicil).”Tapi sama saja, sebab tidak sedikit pula yang belum belunasi, padahal saya sudah berkali – kali ingatkan bahwa TGR tersebut sudah harus di kembalikan ke Kas Negara”,tambah pria asal Desa Werot Kecamatan Likupang Selatan itu.
Untuk meringankan beban para PNS dalam mempertanggung jawabkan TGR mereka, menurut Sigar pihaknya melakukan pemotongan per-bulan saat para PNS terkait hendak menerima gaji mereka.”Untuk itu kami dengan BKDD melakukan pemotongan gaji para PNS terkait setiap bulannya sembari menerangkan bahwa, bagi yang non PNS, di beri waktu 2 bulan saja, sedangkan PNS bisa 2 tahun.
Kepala Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara Friets Sigar juga mengakui jika PNS yang terganjal TGR sejak tahun 2004 dan belum menuntaskan kewajibannya, bisa saja di proses hukum.”Sesuai peraturan, PNS yang kena TGR harus melunasi tunggakannya selambat – lambatnya dua (2) tahun. Dan lewat dari itu berarti sudah kewenangan aparat hukum tentunya”,tandas pria yang di desa-nya akrab di panggil Om Ape itu ramah.  (John)